Survey Kepuasan Masyarakat TW III Tahun 2024

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Kota Surakarta Triwulan III Tahun 2024 dengan nilai 91.40

Hasil Survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Kota Surakarta

Hasil Survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta terpilih menjadi salah satu dari 4 (empat) pemerintah daerah sebagai calon Kabupaten/Kota Antikorupsi oleh KPK RI di Tahun 2024. Untuk dapat memperoleh predikat Kabupaten/Kota Antikorupsi, maka Pemerintah Kota Surakarta harus dapat memenuhi indikator-indikator penilaian Kabupaten/Kota Antikorupsi, salah satunya melalui pelaksanaan Survei Perilaku Antikorupsi.

Survei Perilaku Antikorupsi adalah survei yang dilakukan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi di pemerintah daerah. Responden dalam survei ini adalah masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dan/atau pernah berhubungan dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Tujuan Survei adalah Menilai tingkat perilaku antikorupsi pada masyarakat Kota Surakarta dan perangkat daerah serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan persepsi dari masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dan/atau pernah berhubungan dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Survei Perilaku Antikorupsi Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan pada tanggal 13 – 20 September 2024 secara online dengan mengisi pada tautan s.id/SurveiPerilakuSka. Selama periode survei mampu menjaring 335 responden dari 31 perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik.

Secara keseluruhan hasil rekapitulasi nilai rata-rata Survei Perilaku Antikorupsi tahun 2024 per kategori pertanyaan, sebagai berikut:

Adapun Analisis Nilai Hasil Survei Perilaku Antikorupsi secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan terkait Transparansi, yang terdiri dari keterbukaan terkait maklumat pelayanan, biaya pelayanan dan informasi pelayanan online, berada dalam kategori Waspada dengan rata-rata nilai 2,81. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan upaya transparansi pelayanan, namun belum dianggap cukup oleh responden
2.  Untuk pertanyaan terkait Antikorupsi, yang terdiri dari kecenderungan pemberian gratifikasi barang dan uang kepada petugas pelayanan, adanya pungli dalam pelayanan publik, serta kemudahan dalam menerima layanan dari saudara/teman/kolega yang bekerja di Pemerintah Kota Surakarta atau kasa perantara/calo, berada dalam kategori Terjaga dengan rata-rata nilai 3,90. Hal ini menunjukkan masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta secara umum telah memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perilaku korupsi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3. Untuk pertanyaan terkait Partisipasi, yang terdiri dari keterlibatan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan daerah serta keterlibatan dalam melakukan pengaduan, berada dalam kategori Bahaya dengan rata-rata nilai 1,43. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengaduan secara umum masih rendah.

Berdasarkan analisa hasil Survei Perilaku Antikorupsi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu:

1.      Transparansi

a.     Menempatkan Maklumat Pelayanan dengan posisi dan ukuran yang dapat langsung terlihat oleh masyarakat.

b.     Memberikan infomasi yang jelas melalui sarana offline dan online terkait biaya pelayanan termasuk pelayanan yang tidak berbiaya/gratis.

c.      Melakukan publikasi dan edukasi pemberian pelayanan publik secara online.

2.      Antikorupsi

Berdasarkan hasil survei, untuk aspek antikorupsi telah berada di kategori Terjaga. Meski demikian tetap perlu dilakukan upaya mempertahankan kesadaran masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta untuk tidak melakukan perilaku korupsi, antara lain dengan:

a.     Edukasi dan pemberian informasi terkait pelarangan pemberian gratifikasi kepada petugas layanan di tempat pelayanan publik.

b.     Menekankan kembali penegakan integritas pegawai untuk menolak gratifikasi melalui sosialisasi gratifikasi.

c.      Melakukan edukasi dan pemberian informasi terkait pungli dan meminta masyarakat untuk melaporkan adanya pungli.

d.     Melakukan edukasi dan pemberian informasi terkait kemudahan pelayanan di Pemerintah Kota Surakarta sehingga meminimalisir adanya masyarakat yang melakukan pengurusan pelayanan publik melalui saudara/teman/kolega.

e.     Penegasan kepada petugas pelayanan untuk tidak membedakan pelayanan kepada Masyarakat termasuk tidak memberikan keiistimewaan kepada saudara/teman/kolega.

3.      Partisipasi

a.     Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan antara lain melalui penjaringan aspirasi masyarakat secara umum dan berjenjang dari tingkat RT hingga ke Kelurahan.

b.     Melakukan edukasi dan publikasi terkait saluran pengaduan yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta yang dipasang di tempat pelayanan.

Rapat Koordinasi Kegiatan Tim Saber Pungli UPP Kota Surakarta

Inspektorat Kota Surakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Perencanaan Kegiatan Tim Saber Pungli UPP yang dihadiri oleh tim gabungan dari Polresta, Kejari, Pengadilan Negeri, KODIM dan DENPOM

Sosial Penegakan Anti Korupsi

SOSIALISASI PENEGAKAN ANTI KORUPSI

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Bertempat di Aula Anti Korupsi Inspektorat Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta melalui Inspektorat Surakarta terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi anti korupsi dan gratifikiasi kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upoya preventif yang tidak hanya menargetkan pegawai pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat luas untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi SPI Pemerintah Kota Surakarta

Sosialisasi SPI Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024

Integritas adalah pilar utama dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun ini, Pemerintah Kota Surakarta mengajak seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara untuk berpartisipasi aktif dalam menilai kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan memperkuat integritas di lingkungan pemerintah

Survei Kepuasan Masyarakat TW II Tahun 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Kota Surakarta Tripulant II Tahun 2024 dengan nilai 91,26

HUT Pemkot Surakarta Ke-78 Tahun 2024

Rangkaian Peringatan HUT Pemkot Surakarta

ke-78 Tahun 2024

Tema: Rangkai Harmoni, Tumbuh Bersinergi

1. Kamis, 13 Juni 2024

Ziarah ke makam mantan wali kota Surakarta (Luar daerah) 2 Lokasi.

-   Makam Alm. Bpk. Hartomo di Kaloran Kab. Temanggung

-   Makam Alm. Bpk. Soemari Wongso Prawiro di Mertoyudan Kota Magelang

1. Jumat, 14 Juni 2024

Ziarah ke makam mantan wali kota Surakarta (Dalam daerah) 5 Lokasi .

-    Makam Alm. Bpk. Sinduredjo di Kampung Sewu Jebres,

-     Makam Alm. Bpk. Slamet Suryanto di TPU Bonoloyo Banjarsari

-     Makam Alm. Bpk. Soekatmo di Astana Bibis Luhur Banjarsari

-     Makam Alm. Bpk. Budi Suharto di TPU Pracimaloyo Sukoharjo

-     Makam Alm. Bpk. Imam Soetopo di Astana Utara Nayu Banjarsari

1. Rabu, 19 Juni 2024

Terdapat 4 acara, Lokasi di Balekambang Solo:

a)      Makan Bersama Keluarga Sasaran Stunting

-   Lokasi Amphitheatre Balekambang

-   Pukul 08:00 – 11:00 WIB

b)     Pentas Seni Pelajar

-   Lokasi area Pratini Tuin Balekambang

-   Pukul 08:00 – 11:00 WIB

c)      Demo Masak Olahan Ikan

-   Lokasi di depan Gedung Kesenian Taman Balekambang

-   Pukul 08:00 – 11:00 WIB

d)     Tasyakuran Hari Jadi ke-78 Pemkot Surakarta

-   Lokasi di Area Parkir Taman Balekambang

-   Pukul 18:30 – 21:00

-   Pemotongan Tumpeng di meriahkan Hip Hop Dance dan Hiburan Musik Pecas Ndahe

-   Penyerahan Bendera Merah Putih dalam rangka mendukung Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih secara Nasional Tahun 2024, sebagai salah satu identitas, simbol dan alat pemersatu bangsa

Stop Gratifikasi

Link Dasar Hukum Standar Pelayanan

Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI (Survey penilaian Integritas) merupakan suatu instrumen atau metode evaluasi yang digunakan untuk memetakan risiko dan praktik korupsi diberbagai lembaga publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Dengan demikian, SPI merupakan alat penting dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola di sektor publik di Indonesia. Evaluasi secara berkala menggunakan SPI dapat membantu memantauperkembangan dan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang diimpementasikan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Indeks SPI Tahun 2023 Surakartamemperoleh 83,75 dan berhasil memperoleh peringkat pertama di Jawa tengah serta peringkat kedua se-Indonesia.

HAKORDIA

Penandatanganan komitmen bersama untuk memerangi praktik korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hakordia 2023 di Car Free Day jalan Slamet Riyadi Surakarta, minggu 10 Desember 2023.

Acara penandatanganan ini merupakan sebuah tonggak sejarah bagi organisasi kami dalam upaya membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam acara ini, kami semua berkomitmen untuk tidak terlibat dalam bentuk korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan seluruh tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta mendukung upaya pemerintah dan lembaga anti korupsi untuk pemberantasan korupsi.
Kita berharap bahwa komitmen ini bukan hanya sekedar janji belaka, melainkan menjadi prinsip dasar dalam setiap langkah yang kami lakukan demi kepentingan masyarakat. Dengan komitmen ini, kami membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Survei Kepuasan Masyarakat TW II

Kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Surakarta

Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Minggu, 12/06/2022).Kegiatan sosialisasi berkolaborasi dengan Penyuluh Anti Korupsi ( PAK) Provinsi Jawa Tengah.