Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2020. LKjIP Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kota Surakarta.  

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk  peningkatan  kinerja di masa mendatang.

 

          Surakarta,  Januari 2021

INSPEKTUR KOTA SURAKARTA

 

Ir. LILIK JOKO SAPTYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630903 199403 1 005

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

1

Kata Pengantar .................................................................................

1

2

Daftar Isi  ...........................................................................................

3

3

Bab I Pendahuluan ...........................................................................

4

4

Bab II Perencaan Kinerja ..................................................................

9

5

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 ..........................................

18

 

A.

Capaian Kinerja organisasi ......................................................

18

 

B.

Realisasi Anggaran ..................................................................

23

6

Bab IV Penutup .................................................................................

25

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.  Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Kota Surakarta, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Walikota Nomor 27 C Tahun 2016 Inspektorat Kota Surakarta mempunyai tugas pokok untuk membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah .

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Surakarta mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang penagwasan dan fasilitasi pengawasan
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhapdap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota
  4. Penyusunan Laporan hasil pengawasan
  5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh  Aparatur Sipil Negara (ASN)  sebagai berikut :

  1. Menurut Jabatan

Susunan kepegawaian Inspektorat Kota Surakarta menurut Jabatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Susunan Pegawai Menurut Jabatan

No.

Eselon

Jumlah

1.

II

1

2.

III

5

3.

IV

3

4.

Fungsional Tertentu

27

5.

Fungsional Umum

6

6.

TKPK

9

 

Jumlah

51

 

  1. Menurut Tingkat Pendidikan

Susunan Kepegawaian Inspektorat Kota Surakarta menurut tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut :

 

Tabel 1.2

Susunan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

 

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Strata 2

19 Orang

2.

Strata 1

21 Orang

3.

D3

 -

4.

SLTA

 3 Orang

5.

SLTP

 -

6.

SD

  • Orang

 

Jumlah

43 Orang

 

 

 

  1. Menurut Golongan :

Susunan Kepegawaian di Inspektorat Kota Surakarta menurut golongan, adalah sebagai berikut :

 

Tabel 1.3

Susunan Pegawai Menurut Golongan

 

No.

Golongan

Jumlah

1.

Golongan IV

21 Orang

2.

Golongan III

19 Orang

3.

Golongan II

  3 Orang

4.

Golongan I

  • Orang

 

Jumlah

43 Orang

 

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kota Surakarta memiliki  sarana dan prasarana  terdiri dari :

                             Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Surakarta

 

No

Uraian

 Kuantitas

1

Tanah

1.738 m2

2

Bangunan Gedung

1321 m2

3

Alat-alat Angkutan

15 unit

4

Alat Kantor dan Rumah Tangga

306 buah

5

Buku

138 buah

 

B.  Fungsi Strategis Inspektorat Kota Surakarta

 

  1. Visi Inspektorat Kota Surakarta

Guna mendukung visi Pemerintah Kota Surakarta , Inspektorat Kota Surakarta memiliki Visi  sebagai berikut : “Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang prima dengan didukung oleh APIP yang profesional.”

Melalui visi tersebut Inspektorat Kota Surakarta berharap sebagai penyelenggara pengawasan yang profesional mampu mendorong terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

 

  1.  Misi Inspektorat Kota Surakarta

Dalam mewujudkan visi Inspektorat Kota Surakarta tersebut dirumuskan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

  1. Meningkatkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
  2. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP)
  1.  Tujuan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh  Inspektorat Kota Surakarta, yaitu :

“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”

 

  1. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

  1. Pemenuhan komponen penilaian SPIP menuju peningkatan level maturitas dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah
  2. Meningkatkan profesionalisme APIP sesuai dengan pemenuhan komponen kapabilitas  APIP

 

  1. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP yang Profesional
  2. Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel
  3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

 

C.  Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Kota Surakarta

 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Surakarta dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap PD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,  secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

  1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan
  2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga belum semua Daftar Obyek Pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya

 

BAB II

PERENCANAAN  KINERJA

 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya  Perjanjian Kinerja adalah :

  1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
  2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
  3. Sebagai  dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
  4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kota Surakarta pada Tahun 2020 telah membuat pernyataan Perjanjian Kinerja  dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja  sesuai  lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan,maka Inspektorat Kota Surakarta telah melaksanakan  program  kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp. 9.804.869.621,-

                

Tabel Perjanjian Kinerja awal Tahun 2020

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program dan Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

Nilai (3,2)

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

    

 

     424.170.000

   

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 
   

 

            

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala

1.276.871.000

Meningkatnya Profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 4

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan

161.300.000

Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel

Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

85,33%

 

 

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

332.000.000

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

91,73%

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

332.000.000

Jumlah anggaran:  Rp 12.080.148.856,-

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program dan Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

Nilai (3,2)

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

    

 

     205.783.894

   

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 
   

 

            

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala

825.195.950

Meningkatnya Profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 4

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan

54.472.980

Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel

Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

85,33%

 

 

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

278.600.000

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

91,73%

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

278.600.000

Jumlah anggaran:  Rp. 9.804.869.621,-

 

Tabel Perbandingan Perjanjian Kinerja (SKPD) Tahun 2020

 

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program dan Kegiatan

Anggaran

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program dan Kegiatan

Anggaran

Ket

1

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

Nilai (3,2)

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

424.170.000

Meningkatnya tingkat  Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

Nilai (3,2)

Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

205.783.894

 

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala

1.276.871.000

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

 

Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala

825.195.950

 

2

Meningkatnya profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 4

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan :

Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pemeriksa

161.300.000

Meningkatnya profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 4

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan :

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan

54.472.980

 

3

Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel

Persentase temuan APIP yang selesai ditindak lanjuti

85,33 %

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

332.000.000

Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel

 

Persentase temuan APIP yang selesai ditindak lanjuti

85,33 %

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

278.600.000

 

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

91,73 persen

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

332.000.000

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

91,73 persen

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

278.600.000

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A.  Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1.2

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah

NO

SKALA CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

 

 

 

1

Lebih dari 100%

Sangat Baik

2

75 – 100%

Baik

3

55 – 74 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kota Surakarta Tahun 2020 dan Rencana Strategis Inspektorat Kota Surakarta, terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan  pada tahun ini, yaitu :

  1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :  

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 

Target

 

Realisasi

 

 

% capaian

 

%

Capaian

Tahun sebelmnya

%

Capaian terhadap

Target Akhir Renstra

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

   3,2

3,125

 

97,65%

    100%

97,65%

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

WTP

100%

100%

100%

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diatas tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat mencapai  target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

  1. Tingkat maturitas SPIP Tahun 2020 belum dilakukan evaluasi oleh BPKP sehingga belum bisa didapatkan data mengenai hasil evaluasi.
  2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP) sudah bisa mencapai target yang diharapkan yaitu memperoleh opini WTP pada Laporan Keuangan Daerah berkat kerja sama dari semua pihak.

 

  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 1, adalah sebagai berikut :

  1. Untuk kegiatan yang mendukung terwujudnya maturitas SPIP Pemrintah Kota Surakarta dengan anggaran sebesar Rp. 129.941.600,- atau 63,144 % dari total pagu sebesar Rp. 205.783.894,-, Hal ini berarti  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar  36,85 % dari pagu yang ditentukan.
  2. Untuk kegiatan yang mendukung terwujudnya indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP) dengan anggaran sebesar Rp. 800.745.950,- atau 97,03% dari total pagu anggaran                                Rp.825.195.950,-. Hal ini berarti  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar  2,96 % dari pagu yang ditentukan

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan  kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

  1. Sasaran 2 : Meningkatnya Profesionalisme APIP

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

 

 

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 

Target

 

Realisasi

 

 

%

capaian

 

%

Capaian

tahun se-blmnya

%

Capaian terhadap

Target Akhir Renstra

(2021)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya Profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

 

Level 4

 

Level 3

 

    75 %

 

    75%

 

75%

 

Berdasarkan hasil pengukuran  kinerja tersebut diatas tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat mencapai target 75% pada tahun 2020. Dengan perincian skala Level 1 : 25 % , Level 2 : 50 %, Level 3 : 75 %, dan Level 4 : 100%

Elemen penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari :

  1. Peran dan layanan
  2. Pengelolaan SDM
  3. Praktik Profesional
  4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
  5. Budaya dan Hubungan organisasi
  6. Struktur tata kelola

 

Dari keenam elemen tersebut, Kota Surakarta mencapai penilaian pada level 3 dengan catatan pemenuhan pada elemen Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional.

 

      Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 2, adalah sebesar Rp 47.977.500,- atau 88,07% dari total pagu sebesar               Rp. 54.472.980,-, Hal ini berarti  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar  11,92% dari pagu yang ditentukan.

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan  kegiatan yaitu Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

  1. Sasaran 3 : Meningkatkan Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah yang Akuntabel

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:  

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 

Target

 

Realisasi

 

 

% capaian

 

%

Capaian

Tahun sebelumnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatkan Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah yang Akuntabel

Prosentase temuan APIP yang selesai ditindak lanjuti

 84,33%

99,72%

 

118%

     109%

Prosentase temuan BPK yang selesai ditindak lanjuti

90,73%

93%

101%

    102%

 

     Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti dan Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dapat melebihi target karena peran aktif obrik dalam menindaklanjuti temuan dan peran aktif APIP dalam melakukan percepatan tindak lanjut ke obrik . Untuk temuan  APIP yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,72% dengan perhitungan yaitu jumlah rekomendasi sebanyak 701 rekomendasi selesai ditindaklanjuti dari 703 rekomendasi. Sedangkan untuk temuan BPK RI yang dapat selesai ditindaklanjuti sebesar 93% dengan perhitungan yaitu jumlah rekomendasi sebanyak 631 rekomendasi selesai ditindaklanjuti dari  678 rekomendasi.

 

B.  Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 9.804.869.621,- Secara ringkas  komposisi penggunaan sebagai berikut :

No.

Belanja

Anggaran sebelum perubahan

Anggaran setelah perubahan

 

 

  1.

 

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

 

  Rp.7.263.575.856,00

 

   Rp.6.959.636.574,50

 

1.

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

 

  Rp.   101.361.500,00

 

   Rp.     41.301.500,00

2.

Belanja Barang dan Jasa

  Rp.4.163.865.350,00

   Rp.2.598.748.547,00

3.

Belanja Modal

  Rp.   551.346.150,00

   Rp.   205.183.000,00

 

Total

  Rp. 12.080.148.856,00

   Rp.9.804.869.621,00

 

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci  dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

sasaran Strategis

Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

1

2

4

5

6

 

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

 

Program : Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengawasan Internal secara berkala

 

 

 

 

 

 

 

205.783.894

 

 

 

 

 

 

 

129.941.600

 

 

 

 

 

 

63,14%

 

 

825.195.950

 

  800.745.950

 

97,03%

 

Meningkatnya Profesionalisme APIP

 

Program :  Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

 

Kegiatan :  Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

 

  54.472.980

 

     47.977.500

 

88,07%

Meningkatnya Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Akuntabel

Program :  Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

 

Kegiatan :  Tindak Lanjut hasil Pengawasan

 

278.600.000

   222.660.500

79,92%

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

BAB IV

P E N U T U P

 

 

  1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja  Inspektorat Kota Surakarta

Inspektorat Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan  uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

  1. Opini WTP terhadap laporan keuangan daerah (WTP) sudah mencapai target yang diharapkan yaitu memperoleh opini WTP pada Laporan Keuangan Daerah berkat kerja sama dari semua pihak.
  2. Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti dan Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dapat melebihi target karena peran aktif obrik dalam menindaklanjuti temuan dan peran aktif APIP dalam melakukan percepatan tindak lanjut ke obrik.

 

  1. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Surakarta  di masa mendatang antara lain :

  1. Penambahan SDM fungsional umum melalui pengadaan formasi maupun mutasi.
  2. Inspektorat Kota Surakarta akan lebih menekankan pada PD dalam peningkatan pelaksanaan SPIP.
  3. Untuk peningkatan profesionalisme, Inspektorat Kota Surakarta selalu bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk pendampingan dalam melaksanakan PKS/Bintek Pengawasan.
  4. Inspektorat akan lebih meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan pada PD dalam rangka penerapan standar akuntasi berbasis akrual.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Inspektorat Kota Surakarta, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

 

 

Surakarta,   Januari 2021

 

INSPEKTUR KOTA SURAKARTA

 

 

 

 

                Ir. LILIK JOKO SAPTYANTO

               Pembina Utama Muda

                NIP. 19630903 199403 1 005