INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA
NAMA PD |
: |
Inspektorat |
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN |
: |
Pengawasan |
TUGAS |
: |
Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
|
FUNGSI |
: |
|
SASARAN STRATEGIS |
INDIKATOR KINERJA UTAMA |
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
PROGRAM YANG MENDUKUNG |
PENJELASAN (Indikator Program, Formulasi Pengukuran, Target) |
---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
· Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pengendalian internal kinerja dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan mendukung pencapaian unsir visi kota yang maju, berdaya saing, dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera
|
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |
Level Maturitas SPIP |
· Formulasi Pengukuran : Hasil penilaian atas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta setiap tahun
|
Hasil penilaian atas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta setiap tahun
|
|||
· Tipe Penghitungan : Non Kumulatif |
|
|||
· Sumber Data : Inspektorat |
SASARAN STRATEGIS |
INDIKATOR KINERJA UTAMA |
PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
|
|
• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui opini atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. |
· Formulasi Pengukuran : Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah |
||
· Tipe Penghitungan : Non Kumulatif |
||
· Sumber Data : Inspektorat |
||
2. Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang profesional |
1. Tingkat Kapabilitas APIP |
• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas tata kelola administrasi sumber daya keuangan publik, mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera |
• Formulasi Pengukuran : Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah |
||
• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif |
||
• Sumber Data : Inspektorat |
||
3. Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel
|
1. Prosentase jumlah temuan/rekomendasi pengawasan APIP yang selesai di tindak lanjuti |
• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat persentase jumlah temuan/rekomendasi Hasil pengawasan APIP yaitu Irjen Kementerian, BPKP, Inpspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah yang dapat selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan |
• Formulasi Pengukuran :
|
||
• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif |
||
• Sumber Data : Inspektorat |
||
2. Prosesentase jumlah temuan/rekomendasi pengawasan BPK RI yang selesai di tindak lanjuti |
• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase jumlah rekomendasi hasil temuan dari BPK RI yang selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan |
|
· Formulasi Pengukuran : |
||
• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif |
||
• Sumber Data : Inspektorat |