Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2019. LKjIP Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kota Surakarta.  

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk  peningkatan  kinerja di masa mendatang.

          Surakarta, 2 Januari 2020

INSPEKTUR KOTA SURAKARTA

UNTARA, SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600101 198603 1 049

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Kota Surakarta, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Walikota Nomor 27 C Tahun 2016 Inspektorat Kota Surakarta mempunyai tugas pokok untuk membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah .

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Surakarta mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penagwasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhapdap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota
4. Penyusunan Laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh  Aparatur Sipil Negara (ASN)  sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan

Susunan kepegawaian Inspektorat Kota Surakarta menurut Jabatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Susunan Pegawai Menurut Jabatan

1. Menurut Tingkat Pendidikan

Susunan Kepegawaian Inspektorat Kota Surakarta menurut tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Susunan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

1. Menurut Golongan :

Susunan Kepegawaian di Inspektorat Kota Surakarta menurut golongan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Susunan Pegawai Menurut Golongan

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kota Surakarta memiliki  sarana dan prasarana  terdiri dari :

                             Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Surakarta

B.  Fungsi Strategis Inspektorat Kota Surakarta

1. Visi Inspektorat Kota Surakarta

Guna mendukung visi Pemerintah Kota Surakarta , Inspektorat Kota Surakarta memiliki Visi  sebagai berikut : “Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang prima dengan didukung oleh APIP yang profesional.”

Melalui visi tersebut Inspektorat Kota Surakarta berharap sebagai penyelenggara pengawasan yang profesional mampu mendorong terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

1.  Misi Inspektorat Kota Surakarta

Dalam mewujudkan visi Inspektorat Kota Surakarta tersebut dirumuskan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP)

1.  Tujuan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh  Inspektorat Kota Surakarta, yaitu :

“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”

1. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan komponen penilaian SPIP menuju peningkatan level maturitas dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan profesionalisme APIP sesuai dengan pemenuhan komponen kapabilitas  APIP

      2.   Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP yang Profesional
2. Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

C.  Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Kota Surakarta

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Surakarta dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap PD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,  secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga belum semua Daftar Obyek Pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya

BAB II

PERENCANAAN  KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya  Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai  dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kota Surakarta pada Tahun 2019 telah membuat pernyataan Perjanjian Kinerja  dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja  sesuai  lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan,maka Inspektorat Kota Surakarta telah melaksanakan  program  kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp, 10.427.203.670-

Tabel Perjanjian Kinerja awal Tahun 2019

Jumlah anggaran:  Rp 8.506.466.129,-

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

Jumlah anggaran:  Rp. 10.427.203.670,-

Tabel Perbandingan Perjanjian Kinerja (SKPD) Tahun 2019