Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2019. LKjIP Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kota Surakarta.  

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk  peningkatan  kinerja di masa mendatang.

 

          Surakarta, 2 Januari 2020

INSPEKTUR KOTA SURAKARTA

 

 

UNTARA, SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19600101 198603 1 049

 

 

DAFTAR ISI

1

Kata Pengantar .................................................................................

1

2

Daftar Isi  ...........................................................................................

3

3

Bab I Pendahuluan ...........................................................................

4

4

Bab II Perencaan Kinerja ..................................................................

9

5

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ..........................................

18

 

A.

Capaian Kinerja organisasi ......................................................

18

 

B.

Realisasi Anggaran ..................................................................

23

6

Bab IV Penutup .................................................................................

25

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Gambaran Umum Organisasi

Inspektorat Kota Surakarta, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Walikota Nomor 27 C Tahun 2016 Inspektorat Kota Surakarta mempunyai tugas pokok untuk membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah .

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Surakarta mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang penagwasan dan fasilitasi pengawasan
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhapdap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota
  4. Penyusunan Laporan hasil pengawasan
  5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

 

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh  Aparatur Sipil Negara (ASN)  sebagai berikut :

  1. Menurut Jabatan

Susunan kepegawaian Inspektorat Kota Surakarta menurut Jabatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Susunan Pegawai Menurut Jabatan

No.

Eselon

Jumlah

1.

II

1

2.

III

5

3.

IV

3

4.

Fungsional Tertentu

28

5.

Fungsional Umum

6

6.

TKPK

9

 

Jumlah

52

 

  1. Menurut Tingkat Pendidikan

Susunan Kepegawaian Inspektorat Kota Surakarta menurut tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Susunan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Strata 2

21 Orang

2.

Strata 1

20 Orang

3.

D3

 -

4.

SLTA

 2 Orang

5.

SLTP

 -

6.

SD

  • Orang

 

Jumlah

43 Orang

 

  1. Menurut Golongan :

Susunan Kepegawaian di Inspektorat Kota Surakarta menurut golongan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Susunan Pegawai Menurut Golongan

No.

Golongan

Jumlah

1.

Golongan IV

21 Orang

2.

Golongan III

20 Orang

3.

Golongan II

  2 Orang

4.

Golongan I

  • Orang

 

Jumlah

43 Orang

 

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kota Surakarta memiliki  sarana dan prasarana  terdiri dari :

                             Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Surakarta

No

Uraian

 Kuantitas

1

Tanah

1.738 m2

2

Bangunan Gedung

1321 m2

3

Alat-alat Angkutan

15 unit

4

Alat Kantor dan Rumah Tangga

306 buah

5

Buku

138 buah

 

B.  Fungsi Strategis Inspektorat Kota Surakarta

  1. Visi Inspektorat Kota Surakarta

Guna mendukung visi Pemerintah Kota Surakarta , Inspektorat Kota Surakarta memiliki Visi  sebagai berikut : “Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang prima dengan didukung oleh APIP yang profesional.”

Melalui visi tersebut Inspektorat Kota Surakarta berharap sebagai penyelenggara pengawasan yang profesional mampu mendorong terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

  1.  Misi Inspektorat Kota Surakarta

Dalam mewujudkan visi Inspektorat Kota Surakarta tersebut dirumuskan misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

  1. Meningkatkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
  2. Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP)
  1.  Tujuan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh  Inspektorat Kota Surakarta, yaitu :

“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”

  1. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

  1. Pemenuhan komponen penilaian SPIP menuju peningkatan level maturitas dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah
  2. Meningkatkan profesionalisme APIP sesuai dengan pemenuhan komponen kapabilitas  APIP

 

      2.   Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP yang Profesional
  2. Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel
  3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

 

C.  Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Kota Surakarta

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Surakarta dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap PD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,  secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

  1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan
  2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga belum semua Daftar Obyek Pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya

 

BAB II

PERENCANAAN  KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya  Perjanjian Kinerja adalah :

  1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
  2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
  3. Sebagai  dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
  4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kota Surakarta pada Tahun 2019 telah membuat pernyataan Perjanjian Kinerja  dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja  sesuai  lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan,maka Inspektorat Kota Surakarta telah melaksanakan  program  kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp, 10.427.203.670-

                 

Tabel Perjanjian Kinerja awal Tahun 2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program dan Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

Meningkatnya tingkat  Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

Nilai (3,00)

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

    

 

     28.170.000

   

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 
   

 

            

Persentase OPD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

12 %

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

28.170.000

Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

83,33 %

 

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

77.575.000

 

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

89,73 %

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

77.575.000

 

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

666.050.000

 

 

 

Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala

 

Meningkatnya Profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 3

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan

101.300.000

Jumlah anggaran:  Rp 8.506.466.129,-

 

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Program dan Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

1

Meningkatnya Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

3,00 (nilai)

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 

183.090.500

 

 

Persentase OPD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

12 Persen

Program :

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 

183.090.500

 

 

Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

83,33 persen

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

202.575.000

 

 

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

89,73 persen

Program :

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

202.575.000

 

 

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala

 

1.277.450.000

2

Meningkatnya Profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 3

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan

 

   161.300.000

 

 

Jumlah anggaran:  Rp. 10.427.203.670,-

 

Tabel Perbandingan Perjanjian Kinerja (SKPD) Tahun 2019

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program dan Kegiatan

Anggaran

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program dan Kegiatan

Anggaran

Ket

1

Meningkatnya tingkat  Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Maturitas SPIP Kota Surakarta

Nilai (3,00)

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

28.170.000

Meningkatnya tingkat  Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

3,00 (nilai)

Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 

 

183.090.500

 

 

 

Prosentase OPD yang  mendapat 

 Predikat WBK/WBBM

12 %

 

Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

28.170.000

 

Persentase OPD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

12 Persen

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 

 

183.090.500

 

 

 

Persentase temuan APIP yang selesai ditindak lanjuti

83,33 %

Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

77.575.000

 

Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

83,33 persen

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

 

202.575.000

 

 

 

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

89,73 persen

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

77.575.000

 

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

89,73 persen

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

 

 

202.575.000

 

 

 

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala

666.050.000

 

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

Program :

Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 

Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala

 

 

 

1.277.450.000

 

2

Meningkatnya profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 3

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan :

Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pemeriksa

101.300.000

Meningkatnya profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

Level 3

Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

Kegiatan :

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apatur pengawasan

 

 

161.300.000

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A.  Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1.2

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah

NO

SKALA CAPAIAN KINERJA

KATEGORI

 

 

 

1

Lebih dari 100%

Sangat Baik

2

75 – 100%

Baik

3

55 – 74 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kota Surakarta Tahun 2019 dan  Rencana Strategis Inspektorat Kota Surakarta, terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan  pada tahun ini, yaitu :

  1. Sasaran 1.1 : Meningkatnya tingkat  Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :  

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 

Target

 

Realisasi

 

% capaian

%

Capaian

Tahun sebelmnya

%

Capaian terhadap

Target Akhir Renstra

2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya level Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

3,00

3,125

 

100%

3,125

75%

Persentase OPD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

12 Persen

8,33%

   9,44%

5%

33,33%

Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti

83,33 persen

 

91,14%

109%

91.52%

106%

Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

89.73 persen

93%

103%

88,73%

101%

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)

WTP

WTP

100%

100%

100%

Berdasarkan hasil pengukuran  kinerja tersebut diatas tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat mencapai  target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

  1. Tingkat maturitas SPIP Tahun 2019 belum dilakukan evaluasi oleh BPKP sehingga belum bisa didapatkan data mengenai hasil evaluasi.
  2. Persentase PD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani masih lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, yaitu 8,33% dari target  12%. Pada Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPPKA dan DPMPTSP.  
  3. Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti dan Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dapat melebihi target karena peran aktif obrik dalam menindaklanjuti temuan dan peran aktif APIP dalam melakukan percepatan tindak lanjut ke obrik . Untuk temuan  APIP yang selesai ditindaklanjuti sebesar 91,14% dengan perhitungan yaitu jumlah rekomendasi sebanyak 463 rekomendasi selesai ditindaklanjuti dari 508 rekomendasi. Sedangkan untuk temuan BPK RI yang dapat selesai ditindaklanjuti sebesar 93% dengan perhitungan yaitu jumlah rekomendasi sebanyak 631 rekomendasi selesai ditindaklanjuti dari  678 rekomendasi.
  4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP) sudah bisa mencapai target yang diharapkan yaitu memperoleh opini WTP pada Laporan Keuangan Daerah berkat kerja sama dari semua pihak.

  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 1.1, adalah sebagai berikut :

  1. Untuk kegiatan yang mendukung terwujudnya maturitas SPIP dan terwujudnya indikator kinerja Persentase OPD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tedapat terwujud, dengan anggaran sebesar Rp. 135.214.500,- atau 73,83 % dari total pagu sebesar Rp. 183.090.500,-, Hal ini berarti  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar  26,17 % dari pagu yang ditentukan.
  2. Untuk kegiatan yang mendukung terwujudnya indikator kinerja Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti dan Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dengan anggaran sebesar Rp.172.960.000,- atau 85,38% dari total pagu anggaran Rp.202.575.000,-. Hal ini berarti  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14.62 % dari pagu yang ditentukan.
  3. Untuk kegiatan yang mendukung terwujudnya indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP) dengan anggaran sebesar Rp.944.556.135,- atau 73,94% dari total pagu anggaran          Rp. 1.277.450.000,-. Hal ini berarti  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar  26,06 % dari pagu yang ditentukan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan  kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

  1. Sasaran 1.2 : Meningkatnya Profesionalisme APIP

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

 

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

 

Target

 

Realisasi

 

%

capaian

%

Capaian

tahun se-blmnya

%

Capaian terhadap

Target Akhir Renstra

(2021)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya Profesionalisme APIP

Tingkat Kapabilitas APIP

 

Level 3

 

Level 3

 

    75 %

 

    75%

 

75%

 

Berdasarkan hasil pengukuran  kinerja tersebut diatas tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dapat mencapai target 75% pada tahun 2019. Dengan perincian skala Level 1 : 25 % , Level 2 : 50 %, Level 3 : 75 %, dan Level 4 : 100%

Elemen penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari :

  1. Peran dan layanan
  2. Pengelolaan SDM
  3. Praktik Profesional
  4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
  5. Budaya dan Hubungan organisasi
  6. Struktur tata kelola

Dari keenam elemen tersebut, Kota Surakarta mencapai penilaian pada level 3 dengan catatan pemenuhan pada elemen Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional.

      Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengunaan sumber daya keuangan untuk  pencapaian  Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp 102.940.000,- atau 63,81% dari total pagu sebesar               Rp. 161.300.000,-, Hal ini berarti  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar  36,19% dari pagu yang ditentukan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan  kegiatan yaitu Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

B.  Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 10.427.203.670,00. Secara ringkas  komposisi penggunaan sebagai berikut :

No.

Belanja

Anggaran sebelum perubahan

Anggaran setelah perubahan

 

  1.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

 

Rp.  6.315.494.154

 

    Rp. 6.981.383.995

 

1.

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

 

  Rp.      49.940.000

 

   Rp.     49.940.000

2.

Belanja Barang dan Jasa

  Rp. 2.110.031.975

Rp.3.364.87 9.675

3.

Belanja Modal

  Rp.      31.000.000

   Rp.     31.000.000

 

Total

  Rp. 8.506.466.129

 Rp. 10.427.203.670

 

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci  dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

sasaran Strategis

Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

1

2

4

5

6

 

Meningkatnya Maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta

Program : Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan : Pengawasan Internal secara berkala

Kegiatan :Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

 

 

Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 

 

1.277.450.000

 

 

944.556.135

 

 

 

73,94%

 

183.090.500

 

 

 

202.575.000

  135.214.500

 

 

 

   172.960.000

73,83%

 

 

 

85,38%

 

 

Meningkatnya Profesionalisme APIP

Program :  Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan :  Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 

161.300.000

 

102.940.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

P E N U T U P

  1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja  Inspektorat Kota Surakarta

Inspektorat Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah . Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan  uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

  1. Persentase OPD yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hanya tercapai 8,33%, karena adanya perubahan metode penilaian dari Kemenpan RB, yang semula menggunakan metode manual, berubah menjadi berbasis aplikasi.
  2. Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti dan Persentase temuan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dapat melebihi target karena peran aktif obrik dalam menindaklanjuti temuan dan peran aktif APIP dalam melakukan percepatan tindak lanjut ke obrik.

 

  1. <