Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra PD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah.

Terkait dengan perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota dengan maksud mewujudkan :

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan tatanan sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya good governance di Indonesia selama ini adalah masih tingginya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang bahkan telah merajalela di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara bersamaan. Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang telah menjadi permasalahan dan bisa membahayakan serta merugikan negara maupun masyarakat karena dapat berdampak secara umum pada:

Timbulnya ekonomi biaya tinggi;
Berkurangnya penerimaan negara/ pemerintahan daerah;
Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum;
Meningkatkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat;
Bertambahnya masalah sosial dan kriminal;

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi dengan efektif. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Inspektorat mempunyai peran strategis untuk mengemban amanah mewujudkan good governance. Optimalisasi peran Inspektorat dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya good governance, dapat dilakukan dengan:

Penyempurnaan kebijakan, pola dan sistem pengawasan
Pemantapan kedudukan dan peran organisasi pengawasan;
Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
Optimalisasi anggaran;
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawas eksternal;
Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai pihak.

Guna mewujudkan optimalisasi peran Inspektorat dalam menciptakan good governance tersebut, maka dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi secara sistemik. Dalam jangka menengah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kota Surakarta dituangkan pada Rencana Strategis Pengawasan Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2017-2021.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Surakarta merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kota Surakarta dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi Misi Walikota Surakarta terpilih periode 2017-2021 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Kota Surakarta.

Fungsi Renstra Inspektorat Kota Surakarta tahun 2016–2021 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Surakarta yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2016 - 2021.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Surakarta melalui beberapa tahapan. Pertama, mereview visi dan misi kepala daerah terpilih, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi memahami arah dari kepala daerah terpilih sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan tepat. Penyusunan Renstra didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Surakarta, visi dan misi Kota Surakarta serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.;

Kedua menetapkan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.;

Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Inspektorat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra Inspektorat Kota Surakarta sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta 2016-2021.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

GAMBAR I‑1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. 2 Landasan Hukum

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Surakarta tahun 2016-2021 adalah :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;

1. 3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021 ini adalah menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Surakarta tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Surakarta.

Tujuan Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota SurakartaTahun 2017-2021 yaitu:

Menjadi tolak ukur Inspektur Kota Surakarta dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.

1. 4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Surakarta.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Telaahan RTRW dan KLHS, serta Penetapan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai, serta Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Surakarta.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Inspektorat Kota Surakarta yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat 5 (lima) tahun ke depan, serta catatan dan harapan Inspektur Kota Surakarta.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, Inspektorat memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kota Surakarta mempunyai Tugas Pokok untuk membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
Penyusunan laporan hasil pengawasan;
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Pembentukan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, terdiri dari:

1. Inspektur.

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Subbagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor.

GAMBAR II‑1
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Surakarta

2.1.3 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

Adapun uraian tugas jabatan struktural Inspektorat Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, adalah sebagai berikut :

Inspektur
1. Melaksanakan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
4. Melaksanakan reviu laporan keuangan;
5. Melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
7. Menerima pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Melaksanakan pemeriksaan terpadu;
9. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
11. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
12. Menusun pedoman/standar di bidang pengawasan;
13. Melaksanakan koordinasi program pengawasan;
14. Melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
15. Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
16. Melaksanakan pelaksanaan tugas jabatan fungsional auditor dan Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan,
18. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat;
19. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
20. Mempelajari, menelaah peraturan perundnag-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Inspektorat sesuai bidang tugas;
21. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan;
22. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan meliputi: Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
23. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan pemerintah;
24. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pengawasan;
25. Menyelenggarakan pengawasan bidang pembangunan;
26. Menyelenggarakan pengawasan bidang pemerintahan;
27. Menyelenggarakan pengawasan bidang kemasyarakatan;
28. Menyelenggarakan reviu atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah;
29. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
30. Menjamin terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah;
31. Menyelenggarakan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – Organisasi Perangkat Daerah (LkjIP-OPD);
32. Menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi keuangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan;
33. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan pengawasan pemerintah;
34. Menyeleggarakan kerjasama di bidang pengawasan pemerintah;
35. Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengawasan pemerintah;
36. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LkjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Inspektorat;
37. Menyelenggarakan sosialisasi di bidang pengawasan pemerintah;
38. Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
39. Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Inspektorat;
40. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;
41. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
42. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
43. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
44. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat

Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat;
Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Inspektorat sesuai dengan bidang tugas;
Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
Mengelola administrasi keuangan;
Mengelola administrasi umum;
Mengelola administrasi kepegawaian;
Mengelola administrasi surat-surat pengaduan masyarakat;
Mengelola administrasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
Melaksanakan koordinasi tugas-tugas pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah;
Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
Memimpin pekasanaan tugas kelompok jabatan fungsional yang lingkup tugasnya ada di Sekretariat; dan
Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan;

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Melaksanakan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhdap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
Melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
Melaksanakan reviu laporan keuangan;
Melaksanakan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
Melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
Menerima pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
Melaksanakan pemeriksaan terpadu;
Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
Melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
Menyiapkan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
Melaksanakan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
Melaksanakan koordinasi program pengawasan;
Melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
Memimpin pelaksanaan tugas jabatan fungsional auditor dan Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

2. 2 Sumber Daya Inspektorat

Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut:

TABEL II.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Surakarta

berdasarkan Golongan Tahun 2017

No.	Jabatan	PNS Golongan (orang)
No.	Jabatan	IV	III	II	I
1	Inspektur	1
2	Irbanwil	4
3	Sekretaris	1
4	Kasub Bag Administrasi dan Umum		1
5	Kasub Bag Evalap		1
6	Kasub Bag Perencanaan		1
7	Auditor	1	6
8	P2UPD	11	5
9	Analis Laporan Hasil Pemeriksaan		1
10	Pengelola Evaluasi Hasil Tindak Lanjut LHP		1
11	Analis Rencana Program dan Kegiatan		1
12	Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda		1
13	Bendahara Pengeluaran		1
14	Bendahara Pembantu Gaji
15	Pengadministrasi Keuangan		1
16	Pengadministrasi Persuratan				1
17	Pengadministrasi Umum			1
18	Pengadministrasi Kepegawaian		1
19	Pengelola Barang
20	Pengelola Kepegawaian		1
21	Pengelola Penyimpan Barang		1
22	Pengemudi			1
JUMLAH		18	22	2	1

TABEL II.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Surakarta berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017

No.	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin
No.	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	L	P
1	PNS	43	20	23
2	Non - PNS	4	4	0
	TOTAL	47	24	23

TABEL II.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Surakarta berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

No.	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	43		16	24		1		2
2	TENAGA KONTRAK	4					3	1
	TOTAL	47	0	16	24	0	4	1	2

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kota Surakarta antara lain:

TABEL II.4

Jumlah Sarana Prasarana Inspektorat Kota Surakarta

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1.	Gedung I	Buah	1
	Gedung II	Buah	1
2.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Buah	7
3.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Buah	6
4.	Mesin Ketik	Buah	2
5.	Alat Reproduksi (Pengganda)	Buah	1
6.	Lemari Besi	Buah	1
7.	Rak Besi/Metal	Buah	5
8.	Filling Besi/Metal	Buah	1
9.	Lemari Kaca	Buah	2
10.	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
11.	Papan Nama Instansi	Buah	3
12.	Papan Pengumunan	Buah	1
13.	White Board	Buah	4
14.	Peta	Buah	1
15.	Mesin Absensi	Buah	1
16.	Hecmaching Besar	Buah	3
17.	LCD Projector	Buah	1
18.	Lemari Kayu	Buah	27
19.	Rak Kayu	Buah	4
20.	Meja Kayu / Rotan	Buah	3
21.	Kursi Besi/Metal	Buah	1
22.	Meja Rapat	Buah	4
23.	Meja Tulis	Buah	51
24.	Kursi Rapat	Buah	145
25.	Kursi Putar	Buah	22
26.	Kursi Biasa	Buah	65
27.	Tikar	Buah	4
28.	Sofa	Buah	1
29.	Gordyn	Buah	1
30.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Buah	1
31.	Lemari Es	Buah	1
32	AC Unit	Buah	14
33.	AC Split	Buah	1
34.	Exhause Fan	Buah	2
35.	Alat Pendingin Lain-lain	Buah	4
36.	Televisi	Buah	1
37.	Cassette Recorder	Buah	1
38.	Sound System	Buah	1
39.	Camera Video	Buah	5
40.	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1
41.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	1
42.	Mimbar/Podium	Buah	1
43.	Handy Cam	Buah	1
44.	Server Komputer	Buah	2
45.	PC Unit/ Komputer PC	Unit	28
46.	Lap Top	Buah	19
47.	Note Book	Buah	2
48.	Personal Komputer Lain-lain	Unit	8
49.	Peralatan Mini Komputer	Unit	3
50.	Printer	Buah	14
51.	Scanner	Buah	1
52.	Viewer	Buah	1
53.	Router	Buah	2
54.	Meja Kerja Pejabat	Buah	17
55.	Meja Rapat Pejabat	Buah	2
56.	Kursi Kerja Pejabat	Buah	14
57.	Telephone (PABX)	Buah	1
58.	Pesawat Telephone	Buah	1
59.	Concrete Hammer Test	Buah	1

2. 3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Surakarta Tahun 2011 - 2015

Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dari tahun 2011-2015 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kota Surakarta tahun 2011-2015 terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dibidang Pemerintahan, bidang Pembangunan dan bidang Kemasyarakatan.

Maturitas SPIP Pemerintah Kota Surakarta

Maturity LevelPenyelenggaraan SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control.

Adapun Tingkatan Maturitas SPIP terdiri dari:

Level 0 : Belum Ada

K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.

Level 1 : Rintisan

Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hocdan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.

Level 2 : Berkembang

K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, ser

Pelayanan Online

INFORMASI

Evaluasi LAKIP dilaksanakan tanggal 1 - 8 April 2019 bertempat di masing-masing OPD. Mohon OPD menyiapkan LAKIP OPD, RENSTRA, RENJA, PK , IKU dll

BAB I
PENDAHULUAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.1.2 Struktur Organisasi

2.1.3 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

Pelayanan Online

INFORMASI

GALERI

KEMITRAAN

SOSIAL MEDIA